PERUSAHAAN
ASURANSI KREDIT DI INDONESIA
PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT. Askrindo (Persero) merupakan
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha
asuransi, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara
Republik Indonesia.
Sejak
pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu
sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam
bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang
pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah
mengambil langkah konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan
menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek
pembiayaan.
Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi
dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang
pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Askrindo (Persero) dalam
pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan
oleh perbankan kepada UMKM.
Sesuai
dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran
dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu
lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun
tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan,
baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable).
Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero)
memiliki empat lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit
Perdagangan, Surety Bond dan Customs Bond. Sejak tahun 2007, perseroan
mengemban tugas pemerintah dalam melaksanakan Inpres 6/2007 atau yang lebih
dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya
bersama dengan Askrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh
enam Bank pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin,
Bank Syariah Mandiri, Bank BTN dan 13 (tiga belas) Bank Pembangunan
Daerah.
Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung
kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan.
Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa
tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta
meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya
mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di
Indonesia.
Askrindo
senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima,
dengan didukung oleh Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 55
Kantor yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia.
PROFIL PERUSAHAAN
Nama
Perusahaan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia
atau disingkat sebagai PT. Askrindo (Persero)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia
atau disingkat sebagai PT. Askrindo (Persero)
VISI :
Menjadi
Perusahaan penanggung risiko yang unggul dengan layanan global guna mendukung
perekonomian nasional.
MISI :
Menjalankan
kegiatan usaha penanggungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi terutama
program Pemerintah dalam pengembangan UMKMK dan usaha korporasi lainnya
Menjalankan
kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan global
Memberikan
manfaat kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik
Tanggal
Pendirian
6 April 1971
6 April 1971
Dasar
Pendirian
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan dalam Bidang Perasuransian Kredit Bidang UsahaAsuransi Kerugian Komposisi Pemegang Saham
100% Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan dalam Bidang Perasuransian Kredit Bidang UsahaAsuransi Kerugian Komposisi Pemegang Saham
100% Pemerintah Republik Indonesia